Pontianak, BENIH SAWIT INDONESIA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan pemberian dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp100 untuk setiap kilogram tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada daerah penghasil sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Jakarta, Selasa
Menurut Norsan, dalam keterangannya di Pontianak, Kalbar, industri kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.
Namun, daerah yang menjadi sentra produksi dinilai belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan terhadap perekonomian nasional.
“Tadi, kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk dana bagi hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.
Ia mengatakan penguatan skema DBH menjadi langkah penting agar daerah penghasil memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain mengusulkan penguatan DBH, Norsan juga meminta pemerintah memberikan perhatian yang lebih proporsional kepada daerah penghasil sawit.
Menurut dia, pemanfaatan sumber daya alam, termasuk komoditas kelapa sawit, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat di daerah.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia Mudyat Noor mengatakan kelapa sawit merupakan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di berbagai daerah, sehingga manfaat ekonominya harus dirasakan secara lebih merata oleh daerah penghasil.
Menurut dia, AKPSI juga mendorong percepatan penyaluran dana bagi hasil kelapa sawit secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, dan kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia untuk membahas penguatan tata kelola industri sawit berkelanjutan, hilirisasi, pemanfaatan teknologi, serta strategi meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
Sumber: kalbar.antaranews.com
