Kobar, BENIH SAWIT INDONESIA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui persiapan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut. Kegiatan ini dinilai penting untuk menyediakan data mengenai kondisi gambut sebagai dasar pengelolaan dan mitigasi Karhutla.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) persiapan kegiatan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut skala 1:50.000 pada KHG sungai buluh besar–sungai seruyan dan KHG sungai buluh besar yang digelar di Brits Hotel, Kamis (20/8).
FGD diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagai bagian dari persiapan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut di kawasan hidrologi gambut (KHG) Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kepala DLH Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup hadir sebagai narasumber. Kepala DLH Kobar, Syahyani, turut berperan dalam memimpin diskusi.
Inventarisasi karakteristik gambut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan secara lebih menyeluruh, termasuk informasi mengenai kedalaman, tingkat keterbasahan, dan kemampuan gambut dalam menyimpan air. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kawasan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kebakaran.
Kepala DLH Kobar, Syahyani, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memahami kondisi ekosistem gambut.
“Bagi kami di daerah, inventarisasi ini penting karena pengelolaan gambut harus didasarkan pada kondisi dan karakteristik kawasan. Dengan informasi yang lebih lengkap, kita dapat mendukung langkah pengelolaan dan pencegahan karhutla yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Syahyani.
Menurutnya, data karakteristik gambut yang lebih lengkap juga dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, khususnya kawasan yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan dan kebakaran.
Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya ketersediaan data dan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem gambut, terutama untuk mendukung pencegahan Karhutla.
“Pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan data yang baik dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta para pemangku kepentingan agar langkah pengelolaan dan pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih terpadu,” ujarnya.
Selain inventarisasi dan pemetaan karakteristik gambut, pengelolaan tata air juga menjadi bagian penting dalam mitigasi Karhutla. Upaya pembasahan kembali atau rewetting diperlukan terutama pada kawasan yang rentan mengalami kekeringan, sehingga kondisi gambut tetap terjaga dan risiko kebakaran dapat ditekan.
Pengelolaan tata air tersebut perlu didukung kesiapsiagaan di kawasan rawan serta koordinasi lintas sektor agar pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi kebakaran.
Melalui FGD ini, persiapan inventarisasi diharapkan menghasilkan informasi yang lebih memadai mengenai karakteristik KHG Sungai Buluh Besar–Sungai Seruyan dan KHG Sungai Buluh Besar. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam mendukung pengelolaan ekosistem gambut dan memperkuat strategi pencegahan Karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Barat.
Keterlibatan DLH Kobar menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga fungsi ekologis gambut. Pencegahan Karhutla membutuhkan tidak hanya kesiapsiagaan di lapangan, tetapi juga pemahaman terhadap karakteristik kawasan, pemeliharaan tata air, serta kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Sumber: mmc.kotawringinbaratkab.go.id
