BANDUNG, BENIH SAWIT INDONESIA – Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM bekerja sama dengan FAST Project UNDP Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, menyelenggarakan Pelatihan Bauran (Hybrid Training) Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan hari kedua pada Selasa, 23 Juni 2026. Pelatihan ini bertujuan memperkuat posisi tawar serta menyelaraskan narasi diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar kelapa sawit global yang kian kompleks. Peserta dari tujuh kementerian dan lembaga strategis turut berpartisipasi aktif guna mendiskusikan langkah taktis bersama demi menjaga keberlangsungan komoditas nasional tersebut.
Dalam pembukaan sesi, Staf Ahli Bidang Konektivitas & Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan pentingnya sektor kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi nasional sekaligus instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat. Beliau menyoroti bahwa kompetitor minyak nabati global kerap memanfaatkan isu keberlanjutan lingkungan sebagai alat persaingan dagang yang tidak sehat. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menyempurnakan tata kelola internal melalui berbagai instrumen regulasi terbaru. “Kebijakan ekspor satu pintu dilakukan untuk menata tata kelola, meningkatkan transparansi, mempercepat proses dan memperbaiki harga,” ujar Dida saat menjelaskan upaya meminimalisasi praktik transfer pricing yang merugikan negara.
Perwakilan dari UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), Abi Ismarrahman, menambahkan bahwa kelapa sawit di luar negeri telah bergeser dari sekadar komoditas dagang menjadi isu yang sarat akan dimensi politik. Oleh karena itu, diplomasi sawit memerlukan strategi jangka panjang yang berbasis pada bukti ilmiah (evidence-based) yang dikemas secara populer. Sejalan dengan pandangan tersebut, Deputi Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Musdalifah Mahmud, memaparkan pentingnya aliansi internasional guna menyuarakan posisi kolektif negara produsen di forum global. Melalui penguatan sertifikasi ISPO yang kini menjangkau produk hilir, Indonesia dinilai mampu menangkal hambatan dagang seperti regulasi Uni Eropa secara lebih efektif.
Dari perspektif perdagangan, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, membedah strategi penetrasi pasar internasional dan implementasi tata kelola ekspor komoditas strategis. Beliau menjelaskan bahwa integrasi data, transparansi, serta penguatan kelembagaan promosi menjadi kunci utama untuk mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi price maker di pasar global. Selain memperkuat pasar tradisional, penjelajahan terhadap pasar alternatif potensial seperti kawasan Afrika dan Timur Tengah juga terus dipacu guna mengantisipasi disrupsi logistik akibat ketidakpastian geopolitik global.
Diskusi mengenai kilas balik sengketa WTO DS 593 diperkaya oleh Dr. Rosediana Suharto, Dr. Gede Wibawa, dan Dr. Petrus Gunarso yang menekankan bahwa diplomasi sawit memerlukan strategi berbasis bukti ilmiah yang kuat untuk melawan proteksionisme hijau. Ibu Rose menyoroti perlunya analisis tajam terhadap motif kompetitor minyak nabati yang sering menjadikan isu keberlanjutan sebagai instrumen hambatan perdagangan, sementara Gede Wibawa menegaskan bahwa kelemahan metodologi Indirect Land Use Change (ILUC) pada kebijakan RED II harus disanggah dengan efisiensi lahan yang terukur. Petrus Gunarso menambahkan bahwa penyusunan basis data tutupan lahan selama 40 tahun (1985–2025) menjadi kunci legitimasi argumen Indonesia di forum internasional. Secara kolektif, para pakar menyimpulkan bahwa penguatan posisi tawar Indonesia memerlukan pembentukan tim ahli permanen yang didukung oleh riset akademik solid dan narasi konsisten mengenai kesamaan produk (like products) guna mengawal kepentingan jutaan petani swadaya di tengah dinamika pasar global yang kian politis.
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional sekaligus Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fadil Hasan, memaparkan resiliensi industri sawit domestik yang didukung oleh keseimbangan kepemilikan lahan antara korporasi dan petani swadaya. Hilirisasi yang konsisten serta pemanfaatan energi terbarukan melalui program biodiesel domestik diproyeksikan mampu menjaga stabilitas industri di tengah fluktuasi pasokan dan permintaan global.
Sebagai penutup, para peserta pelatihan bauran hari kedua ini menyepakati urgensi pembentukan tim ahli permanen, konsorsium lintas instansi, serta penguatan riset akademik yang berorientasi pada kebutuhan diplomasi. Forum ini menegaskan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal perjuangan kelapa sawit Indonesia melalui penguatan bukti ilmiah, konsolidasi kebijakan domestik, dan peningkatan kapasitas negosiator di panggung internasional secara berkelanjutan.
Sumber: cwts.ugm.ac.id
