Wacana Peran PT DSI Awasi Ekspor Komoditas Strategis: Opsi Integrasi Data Lebih Realistis Disepakati

JAKARTA, BENIH INDONESIA — Wacana penetapan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam mengawasi ekspor tiga komoditas strategis nasional—kelapa sawit, batu bara, dan bijih nikel kembali hangat dibicarakan. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan Diskursus Network bersama NEXT Indonesia Center pada Rabu (17/9/2026), para pemangku kepentingan menyepakati bahwa DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi integrasi data dan verifikasi, ketimbang menjadi pembeli tunggal (off-taker).

Pengawasan ketat dinilai mendesak mengingat ketiga komoditas tersebut menyumbang sekitar 71,1 miliar dolar AS atau 25,2 persen dari total ekspor Indonesia pada 2025. Langkah ini juga ditujukan untuk membenahi tata kelola ekspor serta meminimalisasi praktik trade misinvoicing.

Berikut adalah poin-poin penting dari pandangan para ahli dan pelaku industri:

NEXT Indonesia Center (Risiko Opsi Off-Taker): Mengambil peran sebagai off-taker tunggal berisiko memindahkan beban keuangan, fluktuasi harga global, hingga pergudangan senilai lebih dari Rp1.000 triliun ke APBN. Model integrasi data (seperti TradeTrust di Singapura) dinilai lebih aman dan efisien.

GAPKI (Soroti Acuan Harga Tunggal): Industri sawit menegaskan sistem pengawasan ekspor saat ini sudah ketat melalui INSW dan SIMODIS. Masalah mendasar justru berada pada ketiadaan satu referensi harga acuan CPO yang diakui bersama oleh Bea Cukai, Kemendag, dan Pajak.

Akademisi UI (Fungsi Verifikator Independen): Prof. Telisa Aulia Falianty menilai DSI dapat mengisi celah sebagai verifikator independen guna memberikan pendapat kedua (second opinion) bagi Kemendag tanpa perlu mengambil alih transaksi komersial.

DPR RI (Antisipasi Rantai Niaga Panjang): Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, mengingatkan agar keberadaan PT DSI sebagai entitas BUMN tidak menambah beban logistik, memperpanjang rantai niaga, atau merusak iklim investasi yang sudah berjalan.

Para pihak menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum dan integrasi data lintas lembaga merupakan solusi terdepan untuk meningkatkan transparansi ekspor nasional tanpa harus membebani anggaran negara.

Sumber: gapki.id