Wamenlu Arif Havas di IPOC 2026: Sawit Bukan Sekadar Komoditas, Melainkan Aset Pertahanan Nasional di Tengah Geopolitik Global

NUSA DUA, BENIH SAWIT INDONESIA — Pemerintah menegaskan bahwa minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) kini telah melampaui perannya sebagai sekadar komoditas perdagangan biasa. Di tengah memanasnya ketegangan geopolitik dan gelombang proteksionisme global, sawit telah bertransformasi menjadi aset strategis yang menopang ketahanan pangan, kemandirian energi, hingga pertahanan nasional.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, saat berbicara dalam pembukaan 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, perubahan lanskap tatanan dunia membuat komoditas strategis kian rentan dijadikan instrumen tekanan politik dan ekonomi antarnegara.

"Dalam dunia yang makin dipersenjatai, sawit bukan hanya komoditas. Ini merupakan bagian dari pertahanan nasional dan membutuhkan strategi," tegas Arif Havas.

Ia memetakan lima pergeseran fundamental dalam ekonomi global saat ini: perdagangan yang kian dikendalikan kepentingan geopolitik, regulasi yang mengikuti agenda strategis negara maju, standar keberlanjutan yang berpotensi berubah menjadi hambatan dagang, meningkatnya risiko kerentanan jalur logistik dunia (seperti gangguan pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah), serta bergesernya urusan pangan dan energi menjadi isu keamanan nasional.

Dalam pusaran ketidakpastian tersebut, Indonesia memegang posisi kunci sebagai pemasok utama minyak nabati dunia sekaligus pelopor transisi energi domestik melalui implementasi mandatori biodiesel B50.

Poin-poin utama strategi diplomasi ekonomi, diversifikasi tujuan ekspor, hingga tuntutan keadilan standar keberlanjutan global meliputi:

Diversifikasi Pasar ke Afrika dan Penguatan Hilirisasi:

• Pemerintah mengingatkan agar industri sawit tidak bergantung pada satu negara pembeli semata. Perluasan ekspor wajib digencarkan ke pasar potensial seperti India, Tiongkok, Pakistan, serta kawasan Afrika yang mencatat pertumbuhan ekonomi dan lonjakan permintaan minyak nabati yang pesat.

• Di dalam negeri, program hilirisasi produk turunan sawit terus diperkuat untuk meningkatkan daya tawar nasional sekaligus meminimalkan kerentanan terhadap regulasi sepihak negara importir.

Kritik Terhadap Standar Ganda Regulasi Antideforestasi Eropa (EUDR):

• Arif Havas menyoroti ketimpangan dalam implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang membebani petani kecil Indonesia dengan kewajiban ketertelusuran lahan secara kompleks, sementara produsen di negara maju mendapat kelonggaran berbasis klasifikasi risiko wilayah.

• "Jika petani harus membuktikan asal-usul lahannya, lembaga keuangan juga harus transparan mengenai portofolionya. Standar pengawasan harus berlaku untuk semua pihak," ujarnya.

• Ia menekankan bahwa Indonesia tidak menolak pengawasan lingkungan dan siap membuka pertukaran data kehutanan yang transparan dengan Uni Eropa, namun menuntut perlakuan standar yang adil dan non-diskriminatif.

Sinergi ISPO–MSPO Bersama Malaysia dan Pemanfaatan Forum BRICS:

• Sebagai dua produsen sawit utama dunia, Indonesia dan Malaysia didorong untuk menyelaraskan standar keberlanjutan nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) guna membentuk standar bersama yang berwibawa di tingkat internasional.

• Indonesia juga mengoptimalkan keanggotaan dan kerja sama dengan negara-negara BRICS untuk memperluas akses pasar nontradisional serta memperkuat posisi tawar negara produsen dalam merumuskan aturan perdagangan global.

Melalui perpaduan diplomasi yang tegas, diversifikasi pasar yang agresif, dan penguatan hilirisasi, pemerintah bertekad memastikan industri kelapa sawit tetap berdiri kokoh sebagai benteng kedaulatan ekonomi dan pertahanan nasional Indonesia.

Sumber: ekonomi.bisnis.com