Pidato Kunci di COP31 Leaders’ Summit: Indonesia Dorong Operasionalisasi TFFF dan Perlindungan Hak Masyarakat Lokal

ANTALYA, BENIH SAWIT INDONESIA — Pemerintah Indonesia menegaskan di panggung global bahwa pelestarian hutan merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan sekaligus pilar ketahanan nasional. Untuk mengakselerasi target penghentian deforestasi pada 2030, upaya konservasi negara-negara berhutan tropis wajib diimbangi dengan mekanisme pembiayaan internasional yang adil serta penguatan hak dan peran masyarakat lokal.

Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat berbicara pada COP31 Leaders’ Summit Event on Forests di Plenary Akdeniz, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Rabu (11/11/2026).

“Hutan bukanlah penghambat pembangunan. Hutan adalah fondasi masa depan kita. Bagi Indonesia, melindungi hutan berarti melindungi rakyat, ketahanan air dan pangan, serta ketahanan nasional kita,” tegas Hashim di hadapan para pemimpin dunia dan mitra internasional.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Brasil dan Norwegia dalam memajukan diplomasi kehutanan melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan di Belém pada COP30. Menurutnya, negara berhutan tropis telah menyumbangkan barang publik global sehingga berhak memperoleh pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka panjang.

Poin-poin utama sikap Indonesia dalam tata kelola TFFF, pencapaian FOLU Net Sink 2030, hingga pengumuman langkah diplomasi baru di COP31 meliputi:

Komitmen Pembiayaan Berkeadilan di Dewan TFFF:

• Sebagai anggota Dewan TFFF, Indonesia menegaskan kembali komitmen investasinya sekaligus mengajak mitra global lain untuk bergabung.

• Hashim menekankan bahwa investasi swasta dan pasar karbon berintegritas tinggi bersifat melengkapi, bukan menggantikan kewajiban pendanaan publik dari negara-negara maju.

• Tata kelola pembiayaan TFFF juga dituntut mengakui kedaulatan prioritas nasional serta sistem pemantauan hutan milik masing-masing negara.

Capaian Domestik: FOLU Net Sink 2030 dan 8,3 Juta Hektare Perhutanan Sosial:

• Di dalam negeri, Indonesia mengintegrasikan perlindungan hutan primer, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta peningkatan produktivitas lahan terdegradasi.

• Program Perhutanan Sosial telah membuka akses kelola bagi masyarakat seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi sekitar 1,4 juta rumah tangga. "Inilah cara perlindungan hutan mendukung lapangan kerja, penghidupan, dan martabat masyarakat," ujar Hashim.

Langkah Diplomasi Baru: Gabung Kemitraan FCLP dan Dukungan Tenurial:

• Indonesia menjadwalkan pengumuman resmi keikutsertaannya dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) di Paviliun Indonesia pada Kamis (12/11/2026) untuk memperluas kolaborasi pasar karbon kredibel dan restorasi.

• Indonesia menyambut baik Dekade PBB untuk Aforestasi dan Reforestasi 2027–2036 serta berkomitmen memperkuat pengakuan hutan adat dan penyelesaian konflik tenurial sebagai penanda tangan Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC).

Menutup pernyataannya, Hashim mengingatkan bahwa keberhasilan diplomasi iklim global tidak boleh berhenti pada seremonial deklarasi semata. Sinergi antara TFFF, FCLP, dan ILTC harus diukur dari wujud nyata: hutan yang tetap lestari, masyarakat sekitar hutan yang berdaya, serta aliran pendanaan iklim yang benar-benar tersalurkan ke lapangan.

Sumber: kehutanan.go.id