Menuju Kedaulatan Sawit 2027: GAPKI Kawal Peluncuran Bursa Komoditas Strategis BMKS

Jakarta, BENIH SAWIT INDONESIA - Rencana pemerintah meluncurkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat perhatian serius dari para pelaku industri kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Indonesia Reference Price (IRP) demi melepaskan ketergantungan dari bursa luar negeri, sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam nasional.

Meski menyambut baik visi besar tersebut, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, menegaskan pentingnya kepastian tata kelola (governance) agar BMKS tidak justru membebani industri. Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Komoditas Strategis BMKS, GAPKI merumuskan 7 Prasyarat Tata Kelola BMKS, yakni:

Bebas Konflik Kepentingan: Independen dari intervensi politik dan manipulasi.

Posisi Dominan: Mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia.

Volume Perdagangan Besar: Menjamin likuiditas dan keaktifan transaksi harian.

Ketertelusuran (Traceability): Sistem pelacakan asal-usul yang jelas untuk mendukung sertifikasi ISPO/RSPO.

Transparansi Price Discovery: Pembentukan harga riil murni berdasarkan penawaran-permintaan tanpa transfer pricing.

Interoperabilitas Data: Integrasi data yang kuat antar-lembaga (OJK, BI, BIM, dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia/DSI).

Efisiensi Biaya: Biaya partisipasi bursa yang terjangkau tanpa menambah beban usaha.

Jurang Bebas Ekspor: Indonesia vs Malaysia

Penerapan BMKS juga berhadapan langsung dengan realita tingginya beban ekspor sawit domestik. Saat ini, pengusaha sawit Indonesia harus menanggung Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE), DMO/DPO Minyakita, kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) 50% selama 12 bulan di bank Himbara, hingga masalah restitusi PPN yang tertahan.

Akibatnya, struktur beban ekspor Indonesia membengkak hingga US$ 297/ton—jauh lebih mahal dibandingkan Malaysia yang hanya US$ 121/ton. GAPKI turut mencermati kepastian peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang direncanakan menjadi perantara tunggal (sole intermediary) ekspor komoditas strategis.

Tantangan Three Mountains dan Urgensi Simulasi AI

Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI, Lolita Bangun, menyoroti tantangan operasional hadirnya bursa baru yang akan menciptakan dinamika persaingan tiga acuan harga dunia (three mountains): Rotterdam, Malaysia Derivatives Exchange (MDX), dan ICOMEX/BMKS. Agar Indonesia Reference Price (IRP) dapat diterima oleh pembeli internasional, mekanisme pembentukan harga harus dibuat sangat transparan.

Lolita menekankan dua poin krusial bagi pemerintah:

Perlindungan Data & Insentif: Pelaku usaha yang wajib patuh pada Perpres Mandatori membutuhkan jaminan keamanan data bisnis serta kejelasan insentif.

Daya Saing Ekspor & Simulasi AI: Tingginya biaya ekspor berisiko membuat harga sawit Indonesia kalah bersaing di pasar global.

Sebagai solusi konkret, GAPKI mengusulkan penggunaan simulasi Kecerdasan Buatan (AI) untuk memodelkan interaksi variabel kompleks. Simulasi AI dinilai vital untuk mengukur dampak gabungan antara penurunan produksi akibat gelombang Super El Niño, lonjakan konsumsi domestik untuk program biodiesel, serta kenaikan akumulasi biaya ekspor terhadap posisi tawar Indonesia di panggung dunia.

GAPKI berharap seluruh rekomendasi ini menjadi landasan perumusan regulasi turunan BMKS, sehingga bursa baru ini benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi nasional tanpa menggerus daya saing industri sawit Indonesia.

Sumber: gapki.id